Pro Kontra Pajak "Lendir"

Buntut Usulan Anggota DPRD Kota Batam Tetapkan Pajak PSK
SELASA, 16-02-2010 18:40
Oleh : Magid

BATAM-Anggota DPRD Kota Batam, Riki Syolihin sempat membuat gempar masyarakat Kota Batam dengan komentarnya yang ingin mengusulkan diterapkanya pajak untuk pekerja seks komersial (PSK) atau pajak "lendir". Mengingat Batam selama ini ingin lepas dari brand "Kota Prostitusi" komentar ini tentunya mendapat banyak komentar pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengusulkan pajak sebesar 10 persen untuk PSK di Kota Batam. Karena menurutnya, dari hasil pajak tersebut nantinya bisa digunakan untuk kepentingan PSK itu sendiri sekaligus mendongkrak penghasilan asli daerah (PAD) Kota Batam. Usulan tersebut spontan mendapat pertentangan dari banyak pihak.

Kepada Batam Today, Ramses, Koordinator Persahabatan Rekan Anak Indonesia (PRAI) yang selama ini cukup intens dalam advokasi PSK di bawah umur, mengaku prihatin dengan usulan wakil rakyat itu. Sebab, menurutnya, penerapan pajak 10 persen terhadap PSK itu bisa berimbas pada semakin gencarnya eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola tempat mereka menggantungkan nasib.

"Mana ada para murcikari yang mau rugi. Dengan diterapkanya pajak itu, jika memang sasaranya adalah pengelola tempat prostitusi, tentu saja pada akhirnya PSK sendiri yang akan ditekan. Saya sangat tidak sepakat dengan rencana ini dengan alasan apapun,'' ujarnya.

Tidak hanya itu, penerapan pajak sebesar 10 persen, menurut Ramses juga sama halnya dengan melegalisasikan praktek prostitusi di Batam. Meski selama ini praktek ini tidak bisa dipungkiri cukup banyak di Batam, namun bukan berarti dilegalkan seperti itu.

"Kalau dikenakan pajak kan sama halnya dengan melegalkan. Bagaimana mungkin pemerintah mengutip pajak dari objek yang ilegal? Tentu saja dengan diterapkanya pajak itu secara tidak lansung pemerintah mengakui keberadaan mereka, dan membenarkan praktek tersebut,'' ujar Ramses.

Jika menginginkan PAD yang tinggi, seharusnya pemerintah lebih memaksimalkan pendapatan dari sektor lain. Misalnya, pajak hotel dan restauran yang hingga kini belum jelas, apakah hasilnya sudah seimbang dengan potensi yang ada.

"Kita semua tahu, di Batam ini cukup banyak hotel dan restaurant, jika dimaksimalkan, tentu akan mendatangkan PAD yang banyak. Tapi selama ini, saya yakin belum tergarap secara maksimal,'' tegas Ramses.

Ketika disinggung mengenai langkah apa yang paling cocok untuk menekan jumlah PSK di Batam, Ramses hanya berkomentar singkat. Menurutnya prostitusi adalah ampas dari pembangunan sebuah daerah. Mereka yang terjun diareal ini adalah mereka yang kalah dalam persaingan kerja, sehingga dalam keadaan lapar dan terhimpit, mereka terjerumus didalamnya.

"Jadi, satu-satunya solusi adalah memberikan mereka keahlian, sehingga bisa mencari pekerjaan dari keahlian tersebut. Mereka butuh dibina, bukan dieksploitasi seperti menerapkan pajak dan lain sebagainya. Intinya pemerintah sebagai pelindung masyarakatnya tentu harus lebih manusiawi," tukasnya.


aslinya klik disini